http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaberita&rubrik=3&topik=12&beritaid=65390
KTP Online Disebut-sebut sebagai Salah Satu Keberhasilan
KTP Online Disebut-sebut sebagai Salah Satu Keberhasilan
06/03/2009 10:13 WIB -- [ rubrik: Kutaraja | topik: Pemerintahan]
JANTHO - Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Bukhari Daud dan Anwar Ahmad, mengakui selama dua tahun kepemimpinan mereka, adanya plus dan minus soal pembangunan di Kabupaten Aceh Besar. Kekurangan itu pula yang harus terus dipacu untuk mengejar ketinggalan dalam beberapa bidang pembangunan.
Hal ini diungkapkan Bupati Aceh Besar, Dr Bukahri Daud dan Wakil Bupati Anwah Ahmaf SE, dalam konferensi pers yang digelar di sebuah rumah makan di kawasan Blangbintang, Kamis (5/3) sebagai refleksi dua tahun pemerintahan Bukhari-Anwar.
Kepada sejumlah wartawan, Bukhari mengungkapkan, lambannya pembangunan di Aceh Besar tak lepas dari masalah finansial, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM), rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan, serta kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih baik.
“Kendala yang dihadapi yaitu minimnya anggaran yang tersedia, SDM, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masalah finansial ini juga dialami oleh kabupaten lain, Keterbatasan SDM membuat penempatan pejabat banyak yang belum sesuai bidangnya, sedangkan kurangnya dukungan masyarakat dalam pembangunan terlihat dari biaya pembebasan lahan yang diminta pemilik tanah untuk pembangunan sarana umum sering tak rasional,” kata Bukhari.
Dia mencontohkan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Pango (Banda Aceh) dengan Desa Tanjong (Aceh Besar) yang berlarut-larut, akibat pemilik lahan menetapkan harga yang terlalu tinggi. Sehingga pembangunan sarana publik itu menjadi
terhambat.
“Kekurangan data dan informasi juga menghambat penyusunan rencana pembangunan yang lebih bagus. Namun, berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut sedang dilakukan,” timpal Wabub Anwar Ahmad. Anwar menambahkan, dengan anggaran yang minim, pemerintah harus memfokuskan programnya di banyak bidang dan desa yang jumlahnya
mencapai 604 desa.
“Kami tidak bisa hanya fokus pada pembangunan di satu bidang saja, karena selain bidang pertanian, masyarakat Aceh Besar juga menggantungkan hidup dari potensi kelautan, perdagangan, dan lainnya yang juga membutuhkan perhatian. Disamping itu, pembangunan juga
harus dilakukan secara merata di 604 gampong, agar tidak menimbulkan kecemburuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan kemarin, juga dipaparkan sejumlah keberhasilan Pemkab Aceh Besar dalam waktu dua tahun terakhir. Diantaranya peluncuran sarana komunikasi dua arah berbasis internet dan SMS, penyediaan layanan pembuatan KTP online, serta sejumlah keberhasilan
lainnya. Selain itu, pemerintah juga menjabarkan sejumlah rencana kerja dan berbagai kebijakan yang diambil untuk melanjutkan pembangunan di Aceh Besar dalam tiga tahun ke depan.(th)
JANTHO - Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Bukhari Daud dan Anwar Ahmad, mengakui selama dua tahun kepemimpinan mereka, adanya plus dan minus soal pembangunan di Kabupaten Aceh Besar. Kekurangan itu pula yang harus terus dipacu untuk mengejar ketinggalan dalam beberapa bidang pembangunan.
Hal ini diungkapkan Bupati Aceh Besar, Dr Bukahri Daud dan Wakil Bupati Anwah Ahmaf SE, dalam konferensi pers yang digelar di sebuah rumah makan di kawasan Blangbintang, Kamis (5/3) sebagai refleksi dua tahun pemerintahan Bukhari-Anwar.
Kepada sejumlah wartawan, Bukhari mengungkapkan, lambannya pembangunan di Aceh Besar tak lepas dari masalah finansial, ketersediaan sumberdaya manusia (SDM), rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan, serta kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih baik.
“Kendala yang dihadapi yaitu minimnya anggaran yang tersedia, SDM, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masalah finansial ini juga dialami oleh kabupaten lain, Keterbatasan SDM membuat penempatan pejabat banyak yang belum sesuai bidangnya, sedangkan kurangnya dukungan masyarakat dalam pembangunan terlihat dari biaya pembebasan lahan yang diminta pemilik tanah untuk pembangunan sarana umum sering tak rasional,” kata Bukhari.
Dia mencontohkan pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Pango (Banda Aceh) dengan Desa Tanjong (Aceh Besar) yang berlarut-larut, akibat pemilik lahan menetapkan harga yang terlalu tinggi. Sehingga pembangunan sarana publik itu menjadi
terhambat.
“Kekurangan data dan informasi juga menghambat penyusunan rencana pembangunan yang lebih bagus. Namun, berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut sedang dilakukan,” timpal Wabub Anwar Ahmad. Anwar menambahkan, dengan anggaran yang minim, pemerintah harus memfokuskan programnya di banyak bidang dan desa yang jumlahnya
mencapai 604 desa.
“Kami tidak bisa hanya fokus pada pembangunan di satu bidang saja, karena selain bidang pertanian, masyarakat Aceh Besar juga menggantungkan hidup dari potensi kelautan, perdagangan, dan lainnya yang juga membutuhkan perhatian. Disamping itu, pembangunan juga
harus dilakukan secara merata di 604 gampong, agar tidak menimbulkan kecemburuan,” ujarnya.
Dalam kesempatan kemarin, juga dipaparkan sejumlah keberhasilan Pemkab Aceh Besar dalam waktu dua tahun terakhir. Diantaranya peluncuran sarana komunikasi dua arah berbasis internet dan SMS, penyediaan layanan pembuatan KTP online, serta sejumlah keberhasilan
lainnya. Selain itu, pemerintah juga menjabarkan sejumlah rencana kerja dan berbagai kebijakan yang diambil untuk melanjutkan pembangunan di Aceh Besar dalam tiga tahun ke depan.(th)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar